Regulasi K3 Indonesia: Panduan Lengkap Peraturan Perundangan K3
Rujukan komprehensif undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri ketenagakerjaan yang menjadi dasar penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan dan praktisi Ahli K3 Umum di Indonesia.
Daftar Regulasi & Peraturan K3 Nasional
Setiap praktisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja wajib memahami dan menguasai hierarki regulasi yang berlaku di Indonesia. Klik salah satu peraturan di bawah untuk membaca telaah hukum, pasal-pasal penting, dan kewajiban implementasinya di tempat kerja.
UU No. 1 Tahun 1970
Pondasi utama hukum Keselamatan Kerja di Indonesia, mengatur syarat K3 di semua tempat kerja.
Baca Rincian Pasal & Analisis →PP No. 50 Tahun 2012
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan pedoman audit.
Baca Rincian Pasal & Analisis →Permenaker No. 02/MEN/1992
Tata cara penunjukan, kewajiban, dan wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3).
Baca Rincian Pasal & Analisis →Permenaker No. 04/MEN/1987
Tata cara pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan.
Baca Rincian Pasal & Analisis →Permenaker No. 12 Tahun 2015
Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di tempat kerja dan sertifikasi teknisi/ahli.
Baca Rincian Pasal & Analisis →Permenaker No. 05 Tahun 2018
Standar K3 Lingkungan Kerja, mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi.
Baca Rincian Pasal & Analisis →Permenaker No. 09 Tahun 2016
K3 Bekerja pada Ketinggian, penggunaan APD full body harness, anchor point, dan sistem proteksi jatuh.
Baca Rincian Pasal & Analisis →Permenaker No. 03 Tahun 1998
Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja tidak lebih dari 2x24 jam ke Disnaker.
Baca Rincian Pasal & Analisis →Kepmenaker No. 186/MEN/1999
Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja, klasifikasi tingkat potensi bahaya dan petugas peran.
Baca Rincian Pasal & Analisis →Kepmenaker No. 187/MEN/1999
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (B3) di tempat kerja, LDKB/MSDS, dan Ahli K3 Kimia.
Baca Rincian Pasal & Analisis →Sanksi Pelanggaran K3
Penjelasan konsekuensi hukum, sanksi administratif, denda, dan pidana bagi pelanggar norma K3.
Baca Rincian Pasal & Analisis →Hierarki Perundangan K3
Urutan tata perundang-undangan K3 di Indonesia dari UUD 1945, UU, PP, Permenaker hingga standar teknis.
Baca Rincian Pasal & Analisis →Ketentuan Teknis Terkait
Selain regulasi umum di atas, pengawasan norma keselamatan juga mencakup instalasi spesifik seperti ketel uap, bejana tekan, dan proteksi bahaya penyakit akibat kerja: