Latar Belakang & Pembaharuan Regulasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja adalah tonggak penting pembaruan hukum K3 di Indonesia. Hadirnya peraturan ini secara resmi mencabut beberapa peraturan menteri ketenagakerjaan terdahulu yang dianggap sudah out-of-date atau tumpang tindih, seperti Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan dalam Tempat Kerja, dan Permenakertrans No. 13 Tahun 2011 tentang NAB Faktor Fisika dan Kimia.
Pembaharuan esensial pada regulasi ini adalah penambahan aspek pengawasan yang lebih komprehensif. Regulasi ini tidak lagi hanya fokus pada pencahayaan, suhu, atau debu semata, tetapi telah mencakup penanganan bahaya biologi, ergonomi kerja (misal: postur duduk/berdiri, angkat-angkut), hingga potensi stres psikologis dalam lingkup kerja (beban kerja, shift, pelecehan) sebagai potensi bahaya yang wajib diukur dan dikendalikan.
Isi Pokok, Substansi Regulasi & Nilai Ambang Batas (NAB)
Sasaran K3 Lingkungan Kerja, sesuai Bab II Pasal 2 dan 3, adalah mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) dengan menerapkan syarat K3 yang berfokus pada pengendalian faktor bahaya (Fisika, Kimia, Biologi, Ergonomi, dan Psikologi).
Pengendalian ini wajib berpedoman pada NAB (Nilai Ambang Batas). Berikut ringkasan substansi dari tiap faktor:
- Faktor Fisika: Mengatur NAB kebisingan maksimum 85 dBA (untuk 8 jam kerja), standar ISBB (Indeks Suhu Basah dan Bola) untuk iklim kerja panas/dingin, batasan getaran tangan-lengan dan seluruh tubuh, pencahayaan lux minimal sesuai jenis ketelitian kerja, hingga radiasi sinar UV, medan magnet, dan gelombang mikro.
- Faktor Kimia: Menyajikan ribuan daftar bahan kimia (Gas, Uap, Asap, Debu, Kabut) beserta parameter NAB-nya (TWA, STEL, Ceiling). Pengurus wajib menyediakan Material Safety Data Sheet (LDKB/Lembar Data Keselamatan Bahan) serta pelabelan wadah.
- Faktor Biologi: Pengendalian mikroorganisme, toksin, virus, jamur, serangga, dan hewan berbisa.
- Faktor Ergonomi: Cara kerja, posisi kerja dan postur tubuh. Regulasi membatasi standar berat angkat-angkut secara manual (manual material handling) sesuai gender dan kondisi pekerja.
- Faktor Psikologi: Pengendalian stres kerja, beban tanggung jawab, monotonitas pekerjaan, konflik peran, intimidasi, kekerasan, pelecehan, dan jam shift yang tidak teratur.
Kewajiban Pengukuran Lingkungan Kerja
Salah satu poin kritis yang menjadi tanggung jawab manajemen dan Ahli K3 Umum ada di Pasal 5:
Pengukuran dan pengendalian Lingkungan Kerja HARUS dilakukan oleh:
- Ahli K3 Lingkungan Kerja atau Tenaga Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi;
- Institusi Penguji yang berwenang (seperti UPTD Hiperkes Disnaker, Balai K3, atau PJK3 Penguji yang telah ditunjuk resmi oleh Kemnaker).
Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengukuran lingkungan kerja secara berkala. Jika hasil pengukuran berada di atas NAB, maka hierarki pengendalian mutlak harus diterapkan: Eliminasi, Substitusi, Rekayasa Teknik/Engineering, Pengendalian Administratif (rotasi, pembatasan waktu terpapar), dan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai opsi terakhir (Pasal 23).
Laporan hasil uji wajib disatukan dengan Laporan P2K3 dan diserahkan kepada instansi berwenang (Disnaker) secara berkala.
Hubungan dengan Ahli K3 Umum & Spesialis
Dalam hierarki sertifikasi, pelaksanaan Permenaker 05/2018 membutuhkan kolaborasi erat. Meskipun secara teknis pengukurannya harus ditandatangani oleh Ahli K3 Lingkungan Kerja Spesialis atau Dokter Perusahaan, namun pengawasan harian, inisiasi program pengendalian (pembelian APD, pengaturan shift, pemasangan exhaust), hingga evaluasi kesesuaian anggarannya berada di bawah komando seorang Ahli K3 Umum dan dilaporkan dalam forum P2K3.
Lulusan Training Sertifikasi AK3U diharapkan mampu mengidentifikasi secara visual atau menggunakan basic tools di mana sumber bising atau paparan bahan kimia berada, sehingga mampu merekomendasikan dilakukannya uji laboratrium lingkungan kerja yang proper oleh pihak ketiga.
Tanya Jawab (FAQ) Seputar Permenaker 05/2018
Apa saja bahaya lingkungan kerja yang diatur dalam Permenaker 05/2018?
Regulasi ini mengatur Nilai Ambang Batas (NAB) untuk Faktor Fisika (kebisingan, getaran, suhu ekstrim, pencahayaan, radiasi), Faktor Kimia (gas, uap, debu), Faktor Biologi (virus, bakteri), Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi Kerja.
Apa itu NAB dan apa kegunaannya?
NAB (Nilai Ambang Batas) adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar/nilai rata-rata tertimbang waktu yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
Berapa batas aman/NAB untuk kebisingan di tempat kerja?
Menurut Lampiran Permenaker 05/2018, NAB kebisingan untuk paparan 8 jam kerja per hari adalah 85 dBA. Jika melebihi batas ini, perusahaan wajib menerapkan rekayasa teknik atau menyediakan APD yang sesuai.
Apakah perusahaan wajib melakukan pengukuran lingkungan kerja?
Ya, Pasal 5 mewajibkan pengusaha/pengurus untuk melakukan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja yang dilakukan oleh personel berwenang (seperti Ahli K3 Lingkungan Kerja) dan hasil laporannya diserahkan ke Disnaker.