Latar Belakang & Sejarah Permenaker 04/1987
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 10 mewajibkan Menteri Tenaga Kerja untuk membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) guna mengembangkan kerjasama dan partisipasi aktif dalam penerapan K3 di perusahaan. Untuk menjalankan amanat tersebut, lahirlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
Regulasi ini menjadikan P2K3 sebagai forum strategis, tempat berkumpulnya wakil dari pihak manajemen (pengusaha) dan wakil dari tenaga kerja (pekerja) untuk bermusyawarah, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan berbagai isu-isu K3 secara internal sebelum menjadi perselisihan industrial yang merugikan kedua belah pihak. Mengurus P2K3 adalah kompetensi inti dari seorang Ahli K3 Umum.
Kewajiban Membentuk P2K3
Tidak semua badan usaha serta merta wajib membuat P2K3. Regulasi ini secara eksplisit pada Pasal 2 memberikan batasan atau kriteria perusahaan yang diwajibkan:
- Setiap tempat kerja dengan kriteria mempekerjakan tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih.
- Tempat kerja yang mempekerjakan kurang dari 100 orang, namun menggunakan bahan, proses, alat, atau instalasi yang berisiko besar terhadap peledakan, kebakaran, keracunan dan radiasi radioaktif.
Bagi kelompok perusahaan swasta (Holding) yang memiliki berbagai cabang/site operasional terpisah secara geografis, di mana setiap cabang memenuhi kriteria jumlah pekerja atau risiko di atas, maka masing-masing tempat kerja tersebut wajib membentuk Susunan Organisasi P2K3-nya sendiri.
Struktur Organisasi & Keanggotaan P2K3
P2K3 adalah organisasi bipartite (dua belah pihak). Keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha/manajemen dan unsur tenaga kerja. Hal terpenting dari Permenaker ini yang menjadikannya tidak terpisahkan dari peran profesional K3 adalah pada Pasal 3 dan 4 mengenai struktur inti pengurusnya:
- Ketua P2K3: Wajib dijabat oleh pimpinan tertinggi di perusahaan atau tempat kerja tersebut (Direktur/General Manager/Plant Manager). Hal ini untuk memastikan keputusan P2K3 didukung oleh komitmen manajemen puncak dan ketersediaan anggaran.
- Sekretaris P2K3: WAJIB dijabat oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Artinya, untuk membentuk P2K3 yang legal di mata hukum, perusahaan harus mengirimkan utusannya ke Pelatihan Ahli K3 Umum dan memiliki SKP dari Kemnaker RI.
- Anggota: Adalah perwakilan perwakilan tiap departemen/bagian/divisi dari tenaga kerja dan pimpinan unit.
Setelah susunan dibentuk, nama-nama pengurus harus didaftarkan dan mendapatkan surat pengesahan (SK P2K3) dari Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten/Kota atau Provinsi setempat.
Tugas, Fungsi, & Pelaporan Triwulan
Sesuai Pasal 4, tugas pokok P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, kepada pengusaha/pengurus mengenai masalah K3. Fungsinya sangat krusial, antara lain:
- Menghimpun dan mengolah data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja.
- Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai faktor bahaya di tempat kerja, alat pelindung diri (APD), dan cara bersikap aman.
- Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka pembinaan K3 (SMK3).
- Mengembangkan program kampanye/penyuluhan dan penelitian K3.
Kewajiban Laporan Triwulan (Pasal 12)
P2K3 yang vakum atau sekadar "papan nama" akan menyalahi aturan ini. Pasal 12 secara tegas mewajibkan pengurus atau P2K3 untuk menyampaikan laporan kegiatan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali (dikenal sebagai Laporan Triwulan P2K3). Laporan ini diserahkan kepada Menteri Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah (Disnaker) setempat dan menjadi indikator kepatuhan hukum perusahaan.
Tanya Jawab (FAQ) Seputar P2K3
Apa kriteria perusahaan yang wajib membentuk P2K3?
Menurut Pasal 2, perusahaan diwajibkan membentuk P2K3 jika mempekerjakan 100 orang atau lebih, ATAU mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan/proses berisiko tinggi (mudah meledak, terbakar, beracun, dll).
Siapa yang boleh menjadi Ketua dan Sekretaris P2K3?
Ketua P2K3 harus dipegang oleh Pimpinan Tertinggi (Manajemen/Direktur) perusahaan, sedangkan posisi Sekretaris P2K3 WAJIB dipegang oleh seorang Ahli K3 Umum yang telah mendapat penunjukan dari Menteri (SKP).
Apa tugas pokok dari P2K3?
Tugas pokok P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak, kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.
Berapa kali P2K3 harus menyampaikan laporan ke Disnaker?
Pasal 12 mewajibkan pengurus/P2K3 untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan P2K3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali (Laporan Triwulan) kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.